Peranan Stakeholders Dalam Pemecahan Masalah Malaria Dan PD3I (Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi)

Stakeholder adalah orang-orang dan atau badan yang berkepentingan atau terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan.Jenis stakeholder dalam kesehatan adalah
1.Stakeholder aktif adalah stakeholder kunci, karena mempunyai wewenang resmi. Contoh stake holder aktif adalah Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Kementrian pendidikan, Dinas Pendidikan dll.
2.Stakeholder pasif adalah stakeholder pendukung, karena sebagai kelompok target dari implementasi sistem kesehatan. Contoh stakeholder pasif adalah masyarakat publik dan swasta.

Stakeholders Dalam Upaya Mengatasi Penyakit Malaria:

     Kejadian penyakit malaria merupakan interaksi antara sistem ekologi secara alami. faktor yang saling berinteraksi adalah parasit (agent), vektor, manusia (host), lingkungan (environment) biologis dan fisik (Depkes.RI,1999.b)

     Gejala klinis penyakit malaria adalah khas, mudah dikenal karena demam yang naik turun secara teratur disertai menggigil . Jaman dulu sudah dikenal adanya febris tersiana dan febris kuartana serta terdapat kelainan pada limpa yaitu limpa yang membesar dan menjadi keras (splenomegali) sehingga pada jaman dulu penyakit malaria disebut demam kura (Gandhahusada, 2003).

     Penyakit malaria merupakan penyakit menular disebabkan oleh plasmodium (kelas Sporozoa) yang menyerang sel darah merah. Plasmodium merupakan genus protozoa parasit. Penyakit yang disebabkan oleh genus ini dikenal sebagai malaria. Parasit ini senantiasa mempunyai dua inang dalam siklus hidupnya : vektor nyamuk dan inang vertebra. Sekurang-kurangnya sepuluh spesies menjangkiti manusia. Spesies lain menjangkiti hewan lain, termasuk burung, reptilia dan hewan pengerat

Peran masing-masing stakeholders untuk masalah penyakit malaria:
1.Kementrian Kesehatan

  Kementrian Kesehatan sangat berperan penting dalam pembuatan program-program penanggulangan penyakit menular di suatu wilayah tertentu serta penyedia dana untuk pelaksanaan program-program kesehatan. Dalam hal ini dirjen atau bagian Promosi Kesehatan yang bertugas menginformasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehar guna mengurangi resiko tertularnya penyakit malaria. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Kementrian Kesehatan malakukan kerjasama lintas-program dan kerjasam lintas Sektoral dengan berbagai dinas dan Instansi terkait.

Kerjasama Lintas Program dilakukan dengan :
a. Dinas Kesehatan

   Dinas kesehatan mempunyai peran sebagai stakeholder yang memiliki kewenangan resmi dalam pelaksanaan program-program penanggulangan penyakit malaria berbasis lingkungan dan pengobatan (penyuluhan,pengendalian,dan pemberian gizi) yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan serta penyesuaian program berdasarkan kondisi wilayah di masing-masing wilayahnya. Dinas kesehatan juga berperan untuk malakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dengan melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dengan dinas dan instasi terkait.

Peran dinas Kesehatan antara lain :
1) Kerjasama lintas sektor dalam forum gebrak malaria dan lintas program
2) Pelatihan petugas
3) Penyediaan sarana ( mikroskop, RDT ) bahan laboratorium dan obat-obatan (ACT)
4) Menilai secara berkala situasi malaria khususnya dari aspek ekologi dan sosial ekonomi

b. Puskesmas

    Puskesmas berperan dalam pelaksanaan program-program kesehatan yang telah ditetapkan oleh Dinas kesehatan dalam penangulangan penyakit malaria. Dalam pelaksaan program Puskesmas bertugas emberikan penyuluhan langsung terhadap masyarakat yang bekerja sama dengan kader masyarakat.

Peran Puskesmas antara lain :
1) Diagnosa Malaria harus terkonfirmasi atau Rapid Diagnostic Test.
2) Pengobatan Menggunakan Combination Therapy/ ACT
3) Pencegahan penularan malaria dengan pembagian kelambu (Long Lasting Insekticidal Net) pada daerah endemis malaria
4) Pembentukan Pos Malaria Desa (Posmaldes) dan memperkuat Desa Siaga
5) Penemuan aktif penderita
6) Pengendalian vektor:
7) Screening malaria bagi ibu hamil saat kunjungan trimester pertama pada tenaga kesehatan
8) Penyemprotan dinding luar rumah ( Indoor Residual Sprying )

Dalam pelaksanaanprogram tersebut Puskesmas dapat bekerjasama dengan Puskesmas Pembantu, Polindes (Pondok Bersalin Desa), Posyandu, PKK serta organisasi lain yang dapat membantu pelaksanaan program Pemberantasan Malaria.

c. Masyarakat

    Berperan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberantasan penyakit Malaria melalui kegiatan PSN dan program 3M. Masyarakat ini berperan sebagai stakeholder Pasif

Kerjasam Lintas Program dilakukan dengan :
1. Dinas Pendidikan Nasional

Dinas Kesehatan dapat bekerjasama dengan Dinas pendidikan dfalam upaya pennggulangan malaria. Kegiatan tersebut dapat berupa pelatihan malaria bagi para guru penjaskes/ UKS Sekolah Dasar dan penyusunan muatan lokal malaria untuk SD.

2. Dinas Pekerjaan Umum
Peran DPU khususnya Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan untuk turut menanggulangi malaria melalui kegiatan pengeringan genangan air dengan pembuatan saluran permanen maupun darurat sesuai tugas rutinnya.

3. Bagian Kesra Setda
    Sebagai fasilitator rapat koordinasi lintas sektor penanggulangan malaria tingkat Pemda dan melakukan penyebaran informasi malaria melalui radio dan televisi lokal

4. Dinas Pertanian dan Perkebunan

    Dinas pertanian berperan untuk memberikan program dan penyuluhan untuk menggulangi dan memutus siklus kehidupan nyamuk malaria. Petani diharapkan dapat memutus mata rantai kehidupan nyamuk, karena nyamuk Anopheles memiliki tempat bertelur di genangan air yang kontak langsung dengan tanah.

5. Dinas Perikanan dan Kelautan

    Dinas Perikanana dan kelautan memberikan penyuluhan kepada petani ikan denganb diarahkan pada pengendalian lingkungan untuk mencegah bersarangnya vektor anopheles, selain itu memberikan informasi kepada masyarakat untuk memutus dengan menggunakan predator alamiah nyamuk yaitu ikan.

6. Bappenas / Bappeda : (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) / Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah)

    Bappenas/Bappeda berperan dalam pembuatan peraturan mengenai tempat pemukiman yang padat penduduk. Melalui pengaturan oleh Bappenas/Bappeda mengenai tempat pemukiman, diharapakan dapat mengurangi breeding place dan habitat dari nyamuk Anopeles di daerah pemukiman padat penduduk.

Stakeholders Dalam Upaya Mengatasi Penyakit PD3I (akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I):

     Imunisasi di Indonesia dimulai pada tahun 1956 dengan melaksanakan vaksinasi cacar. Kegiatan ini telah berhasil membasmi penyakit cacar di Indonesia, sehingga tahun 1974 Indonesia telah dinyatakan bebas dari penyakit cacar oleh WHO. Dengan terbuktinya keampuhan imunisasi cacar dalam memberi kekebalan terhadap penyakit cacar, maka beberapa antigen mulai dilaksanakan seperti vaksinasi BCG tahun 1973, TT tahun 1974, DPT tahun 1976, Polio tahun 1980, Campak tahun 1982, Hepatitis B tahun 1991. Dalam meningkatkan kemampuan manajemen program dengan menggunakan alat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). Sejak tahun 1988 PWS secara bertahap diperkenalkan mulai dari tingkat propinsi, kabupaten dan puskesmas.

     Dengan memperhitungkan pencapaian program dan potensi yang dimiliki maka program menetapkan untuk mencapai UCI ( Universal Child Immunization ) secara nasional pada tahun 1990. Dan selanjutnya diharapka UCI tercapai sampai dengan tingkat desa. Secara operasional UCI dijabarkan dengan tercapainya cakupan imunisasi lengkap (DPT 3, POL4, Campak) minimal 80 % sebelum anak berusia 1t ahun dan cakupan kontak I (DPT, POL4, BCG) minimal 9 %. Cakupan imunisasi yang tinggi harus diratakan untuk menghindari terbentuknya kantong-kantong yang potensial wabah. Tujuan Imunisasi ini adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

     Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain : TBC ANAK, HEPATITIS B, DIFTERI, TETANUS, PERTUSIS, POLIO,dan CAMPAK.

Peran masing-masing stakeholders untuk masalah penyakit PD3I :
1. Kementrian Kesehatan

    Kementrian Kesehatan berperan dalam pembuatan kebijakan program serta penyediaan dana dalam pelaksanaan program pemberantasan penyakit PD3I.

Kerjasam Lintas Program dilakukan dengan :

a. Dinas Kesehatan

    Dinas kesehatan berperan dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut antara lain :

1) Kebijaksanan Umum :

• Meningkatkan jangkauan/aksesibilitas pelayanan : semua puskesmas dan puskesmas pembantu memberikan pelayanan imunisasi.

• Screening secara ketat untuk menghindarkan “ missed opportunity”

• Efisiensi pelaksanan program untuk menekan drop out.

• Menggunakan 1 jarum dan 1 syringe steril untuk tiap suntikan.

• Mengadakan supervisi dengan check list secara rutin.

• Penyuluhan diarahkan untuk menunjang program.

• Memantau dampak program terhadap PD3I, dari keadan sebelum program terhadap PD3I.

2) Kebijaksanan Khusus :

• Mengupayakan adanya alokasi dana untuk kegiatan imunisasi dalam APBD.

• Urban Strategi :Mencari potensi yang ada dalam masyarakat yang dapat menunjang program imunisasi, antara lain : melibatkan pihak swasta dalam program imunisasi baik dalam bidang motivasi-mobilisasi masyarakat maupun pelayanan imunisasi (organisasi profesi, balai imunisasi swasta).

• Dalam perencanan dan pelaksanan program selalu bersama-sama dengan program terkait lain (KIA, KB, Diare, Gizi, Kesehatan Lingkungan dan penyuluhan kesehatan) dengan sektor lain (Pemda, PKK, Agama, Dikbud dan ABRI).

Keterpaduan lintas program (imunisasi, KIA, surveillance) untuk eliminasi tetanus neonatorum :

1) Unit surveillance bertanggung jawab untuk menyediakan data tentang kasus tetanus neonatorum melalui comunity dan hospital based surveillance.

2) Unit KIA bertanggung jawab untuk mengadakan tindak lanjut terhadap kasus tetanus neonatorum, dukun/petugas penolong serta keluarga penderita.

3) Unit imunisasi bertanggung jawab atas kualitas vaksin dan status imunisasi ibu penderita serta ibu hamil lain yang ditolong dukun/petugas penolong persalinan tersebut disamping meningkat cakupan TT ibu hamil, colon pengantin wanita serta anak SD.

Keterpaduan lintas program (imunisasi dan surveillance) untuk eradikasi poliomelitis :

1) Unit surveillance bertanggung jawab untuk menyediakan data kasus polio akut melalui community dan hospital based surveilance menanggulangi KLB polio untuk menghentikan transmisi virus polio.

2) Unit imunisasi bertanggung jawab untuk menghilangkan daerah kantong dengan meratakan cakupan imunisasi polio terutama di wilayah sekitar KLB.

    Dinas Kesehatan juga melakukan catatan pelaporan dilakukan oleh setiap unit yang melakukan kegiatan imunisasi, mulai dari puskesmas pembantu, puskesmas, rumah sakit, balai imunisasi swasta dan rumah sakit swasta kepada pengelola program di tingkat administrasi yang sesui. Unit yang tlah ditentukan. Pelaporan tersebut untuk mengetahui Cakupan imunisasi dan stok pemakain vaksin. Dengan cara tersebut diharapkan cakupan imunisasi akan semakin baik.

b. Puskesmas

    Puskesmas berperan dalam pelaksanaan programimunisasi untuk pemberantasan PD3I.. Dalam pelaksaan program Puskesmas bertugas memberikan penyuluhan langsung terhadap masyarakat yang bekerja sama dengan kader masyarakat serta melaksanakan kegiatan Imunisasi. Puskesmas juga berperan dalam memantau kegiatan imunisasi yang dilakukan di posyandu atau sarana pelayanan kesehatan masyarakat lain. Serta memantau pemberian imunisasi kepada balita.

c. Posyandu dan Kader kesehatan

   Puskesmas bekerja sama dengan kelurahan untuk membentuk Posyandu di setiap desa. Posyandu berperan dalam pelaksanaan program imunisasi sesuai dengan jadwal program dan bersama dengan kader kesehatan selalu menginformasikan kepada masyarakt akan penting imunisasi serta mendaftar balita yang membutuhkan imunisasi yang kemudian dilaporkan ke puskesmas.

d. Masyarakat

   Masyarakat berperan dalam aktif dalam mengikuti program imunisasi yang dilakukan baik di puskesmas atau di posyandu terdekat.

Kerjasam Lintas Program dilakukan dengan :

1. Dinas pendidikan

    Dinas pendidikan sangat berperan untuk melaksanakan program lima imunisasi dasar yang dilakukan di sekolah-sekolah sesuai dengan cakupan wilayah puskesmas. Dalam kegiatan imunisasi disekolah dilaksanakan imunisasi yaitu :

a. Anak Sekolah Dasar Kelas I (diberikan DT)
b. Anak Sekolah Dasar Kelas II s/d VI (diberikan TT)
c. Anak Sekolah Dasar Kelas III s/d VI (diberikan polio)

2. Departemen Agama

    Departemen Agama berperan dalam pelaksanaan program Imunisasi melalui pencatatan calon pengantin. Sebagai calon pengantin wanita yang terdaftar di KUA kecamatan, sedang yang non islam di Kantor Pencatatan Sipil. Pemberian imunisasi ini sebagai upaya untuk memberikan perlindungan seumur hidup terhadap penyakit tetanus neonatorum diperlukan pemberian imunisasi TT dengan interval waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

DESAIN STUDI EPIDEMIOLOGI

Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan-determinan frekuensi penyakit dan kesehatan pada populasi manusia.

Berikut ini desain penelitian epidemiologi :

1.Studi Cross Sectional
Studi cross sectional (potong-lintang) adalah rancangan studi epidemiologi yang mepelajari hubungan penyakit dan paparan (faktor penelitian) dengan cara mengamati status paparan dan penyakit serentak pada individu-individu dari populasi tunggal, pada satu saat atau periode tertentu.

Dalam rancangan studi potong lintang, peneliti mendapatkan data frekuensi dan karakter penyakit, serta paparan faktor penelitian pada suatu populasi dan pada satu saat tertentu. Sehingga data yang dihasilkan adalah prevalensi bukan insiden. Tujuan studi cross sectional adalah untuk memperoleh gambaran pola penyakit dan determinan-determinannya pada populasi sasaran.

Rancangan Penelitian Cross Sectional :

Kelebihan studi cross sectional:

a.    Mudah dilaksanakan,

b.    Sederhana dan ekonomis dalam hal waktu dan biaya.

c.    Dapat diperoleh dengan cepat

d.   Dalam waktu yang bersamaan dapat dikumpulkan variabel yang banyak, baik variabel efek maupun variabel risiko.

e.    Tujuannya hanya sekedar untuk mendiskripsikan distribusi penyakit yang dihubungkan dengan paparan faktor-faktor penelitian.

f.     Studi cross sectional tidak memaksa subyek untuk mengalami faktor yang diperkirakan bersifat merugikan.

g.    Kemungkinan subjek “drop out” kecil.

h.    Tidak banyak hambatan etik.

i.      Dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya

Kelemahan studi cross sectional:

a.    Diperlukan subjek penelitian yang besar. Sehingga sulit untuk mengadakan eksplorasi, karena kemungkinan terdapat subyek studi yang terlalu sedikit dalam salah satu kelompok;

b.    Studi cross sectional tidak tepat digunakan untuk menganalisis hubungan kausal paparan dan penyakit.

c.    Penggunaan data prevalensi, bukan insidensi menyebabkan hasil study potong lintang mencermminkan tidak hanya aspek etiologi penyakit tetapi juga aspek survivalitas penyakit itu. Jika data yang digunakan adalah prevalensi dan telah terjadi kelangsungan hidup selektif, maka frekuensi penyakit yang diamati akan lebih besar dari frekuensi penyakit yang seharusnya diukur. Sebaliknya jika data prevalensi tersebut telah terjadi mortalitas selektif, maka frrekuensi penyakit yang teramati akan lebih sedikit daripada frekuensi penyakit yang seharusnya diukur.

d.   Sulit menetapkan mekanisme sebab akibat

e.    Tidak dapat memantau perubahan yang berhubungan dengan perjalanan waktu; sehingga kurang tepat untuk mempelajari penyakit dengan kurun waktu sakit pendek

f.     Kesimpulan korelasi paling lemah dibanding case kontrol atau cohort

g.    Tidak menggambarkan perkembangan penyakit  secara akurat.

h.    Tidak valid untuk meramalkan suatu kecenderungan.

i.      Kesimpulan korelasi factor risiko dengan factor efek paling lemah.

Contoh penelitian case kontrol:

Penelitian untuk membuktikan adanya hubungan antara cancer paru dengan merokok. Tahapan penelitian ini adalah:

1.    Tahap pertama.

Menidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti dan kedudukannya :

a.    Variabel efek (dependen) = cancer paru

b.    Variabel risiko (independen) = merokok

c.    Variabel pengendali = umur pekerjaan dan sebagainya

2.    Tahap kedua.

Menetapkan subjek penelitian, yaitu populasi dan sample penelitian. Misalnya yang menjadi populasi adalah semua pria di wilayah tertentu , dengan umur 30-50 tahun, baik yang merokok dan tidak merokok.

3.    Tahap ketiga.

Melakukan pengumpulan data, observasi atau pengukuran terhadap variabel efek dengan risiko dan variabel yang dikendalikan secara bersamaan (dalam waktu yang sama). Caranya,dengan menanyakan apakah menderita cancer paru, memiliki kebiasaan merokok, menanyakan  umur, pekerjaandan variabel kendali lainnya.

4.    Tahap keempat.

Mengolah dan menganalisis data dengan cara membandingkan penderita cancer paru dengan kebiasaan merokok. Dari analisis tersebut akan diperoleh bukti adanya atau tidaknya hubungan antara merokok dengan cancer paru.

Ukuran analisis

1)      Prevalen Risk (PR)

2)      Relative Risk (RR)

Nilai RR yaitu:

a/(a+b) : c/(c+d)

Interpretasi:

1. RR = 1, faktor risiko bersifat netral

2. RR>1; Confident Interval (CI)> 1, faktor risiko menyebabkan sakit

3. RR< 1; Confident interval (CI)< 1, faktor risiko mencegah sakit

2. Studi Case Control. 

Studi case kontrol adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan (faktor penelitian) dan penyakit, dengan cara membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status paparannya.

Ciri-ciri studi kasus kontrol adalah pemilihan subyek berdasarkan status penyakit, untuk kemudian dilakukan pengamatan apakah subyek mempunyai riwayat terpapar faktor penelitian atau tidak.

Subyek yang didiagnosis menderita penyakit disebut kasus, berupa insidensi/ kasus baru yang muncul pada suatu populasi, sedangkan subyek yang tidak menderita disebut kontrol, yangdicuplik secara acak dari populasi yang berbeda dari populasi asal.

Rancangan Penelitian Case Control :

Kelebihan studi case kontrol:

a.    Case kontrol bersifat relatif lebih murah dan mudah.

b.    Cocok untuk penelitian dengan periode laten yang panjang.

c.    Karena subyek penelitian dipilih berdasarkan status penyakit, maka penelitian memiliki kelulasaan menentukan rasio ukuran sampel kasus dan kontrol yang optimal. Karena subyek penelitian dipilih berdasarkan status penyakit sehingga rancangan ini tepat sekali untuk meneliti penyakit langka.

d.   Dapat meneliti pengaruh sejumlah paparan terhadap sebuah penyakit.

e.    Adanya kesamaan ukuran waktu antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol.

f.     Adanya pembatasan atau pengendalian faktor resiko sehingga hasil penelitian lebih tajam dibanding dengan rancangan cross sectional.

g.    Tidak menghadapi kendala etik seperti pada penelitian eksperimen atau cohort.

h.    Subjek penelitian bisa lebih sedikit

Kelemahan studi case kontrol:

a.    Alur metodologi inferensial kausal yang bertentangan dengan logika eksperimen klasik.

b.    Studi case kontrol tidak efisien untuk mempelajari paparan-paparan yang langka.

c.    Karena subyek dipilih berdasarkan status penyakit, maka dengan studi kasus kontrol pada umumnya peneliti tidak dapat menghitung laju insidensi.

d.   Pada situasi tertentu tidak  mudah untuk memastikan hubungan temporal antara paparan dan penyakit. Oleh karena itu, dalam riset etiologi, untuk meyakinkan bahwa paparan mendahului penyakit, maka peneliti dianjurkan menggunakan insidensi ketimbang prevalensi.

e.    Kelompok kasus dan kelompok kontrol dipilih dari dua populasi yang terpisah, sehingga sulit dipastikan apakah kasus dan kontrol pada populasi studi benar-benar setara dalam hal faktor-faktor luar dan sumber-sumber distrorsi lainnya. Kesulitan memilih kontrol yang benar-benar sesuai dengan kelompok kasus karena banyaknya factor resiko yang harus dikendalikan

f.     Pengukuran variable yang retrospektif, objektivitas dan reliabilitas kurang karena subjek penelitian harus mengingat kembali faktor-faktor resikonya.

g.    Tidak dapat diketahui efek variable luar karena secara teknis tidak dapat dikendalikan.

Contoh penelitian case kontrol:

Penelitian untuk membuktikan adanya hubungan antara cancer paru dengan merokok. Tahapan penelitian ini adalah:

1.    Tahap pertama.

Menidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti dan kedudukannya :

a.    Variabel efek (dependen) = cancer paru

b.    Variabel risiko (independen) = merokok

c.    Variabel pengendali = umur pekerjaan dan sebagainya

2.    Tahap kedua.

Menetapkan subjek penelitian, yaitu populasi dan sample penelitian. Misalnya yang menjadi populasi adalah semua pria di wilayah tertentu , dengan umur 30-50 tahun, baik yang merokok dan tidak merokok.

3.    Tahap ketiga.

Mengidentifikasi kasus penderita cancer paru. Dalam identifikasi kasus ini dilakukan pembatasan jenis kelamin yaitu pria dan berumur 30-50 tahun.

4.    Tahap keempat.

Pemilihan subjek kontrol, yaitu kelompok pasangan penderita cancer paru. Pemilihan berdasarkan kesamaan karakteristik subjek pada kasus.

5.    Tahap kelima

Melakukan pengukuran retrospektif dengan menanyakan perilaku dan kebiasaan sebelum terkena cancer paru.

6.    Tahap keenam.

Melakukan pengolahan dan analisis data, dengan cara membandingkan proporsi kebiasaan merokok dan tidak merokok pada kelompok kasus dan proporsi kebiasaan yang sama pada kelompok kontrol. Dari sini akan diperoleh ada tidaknya hubungan kebiasaan merokok dengan penyakit cancer paru.

Ukuran/ Analisis

Analisis data dalam penelitian kasus control dengan menghitung Odds Ratio (OR), yang merupakan estimasi dari relative Risk.

Odds Ratio = ad : bc

Confidence Interval Odds Ratio = upper OR ^{( 1+Z/X )}

    = lower OR ^{( 1- Z/X )}

Interpretasi:

OR = 1 faktor resiko bersifat netral

OR>1; Confident Interval (CI)>1 =faktor resiko menyebabkan sakit

OR<1 ; Confident Interval (CI)<1=faktr resiko mencegah sakit

3.      Studi Cohort

Studi cohort adalah rancangan studi yang mempelajari hubungan antara paparan dengan penyakit dengan cara membandingkan kelompok terpapar (faktor penelitian) dan kelompok tidak terpapar berdasarkan status penyakit. Ciri-ciri studi cohort adalah pemilihan subjek berdasarkan status paparannya dan kemudian dilakukan pengamatan dan pencatatan apakah subyek dalam perkembangannya mengalami penyakit yang diteliti atau tidak.

Pada saat mengidentifikasi status paparan, semua subyek harus bebas dari penyakit yang diteliti. Jadi, kelompok terpapar maupun kelompok tidak terpapar berasal dari satu populasi atau dua populasi yang bebas penyakit tersebut. Jika ada dua populasi maka kedua populasi tersebut harus memiliki karakteristik yang sama. Dalam studi cohort peneliti hanya mengamati dan mencatat paparan dan penyakit tanpa sengaja membuat subyek terpapar.

Rancangan Penelitian Cohort :

Kelebihan studi cohort:

a.    Kesesuaian dengan logika studi ekpsrimental dalam membuat inferensi kausal, yaitu dengan menentukan faktor penyebab terlebih dahulu kemudian baru diikuti dengan akibat

b.    Peneliti menghitung laju insidensi.

c.    Studi cohort sesuai untuk meneliti paparan yang langka (misal, fakto-faktor lingkungan).

d.   Memungkinkan peneliti mempelajari sejumlah fakta secara serentak dari sebuah paparan.

e.    Bersifat observasional, sehingga tidak ada subyek yang merasa dirugikan karena mendapat paparan faktor yang merugikan.

f.     Dapat mengatur komparabilitas antar dua kelompok (kelompok kasus dan kelompok kontrol) sejak awal penelitian.

g.    Dapat secara langsung menetapkan besarnya angka resiko dari suatu waktu ke waktu yang lain.

h.    Ada keseragaman observasi, baik terhadap factor resiko maupun efek dari waktu ke waktu.

Kelemahan studi cohort:

a.    Membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lama.

b.    Tidak efisien dan tidak praktis untuk mempelajari penyakit yang langka, kecuali ukuran sampel yang besar dan prevalensi penyakit pada kelompok terpapar cukup tinggi.

c.    Kemungkinan adanya subjek penelitian yang drop out dan akan mengganggu analisis hasil. Hilangnya subyek selama penelitian karena migrasi, tingkat partisipasi yang rendah atau meninggal, dan sebagainya.

d.   Karena faktor penelitian sudah ditentukan terlebih dahulu pada awal penelitian, maka studi cohort tidak bisa digunakan untuk penyakit yang lainnya.

e.    Karena faktor risiko yang ada pada subjek akan diamati sampai terjadinya efek (mungkin penyakit) maka hal ini berarti kurang atau tidak etis.

Contoh penelitian cohort:

Penelitian untuk membuktikan adanya hubungan antara cancer paru dengan merokok. Tahapan penelitian ini adalah:

1.    Tahap pertama.

Menidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti dan kedudukannya :

a.    Variabel efek (dependen) = cancer paru

b.    Variabel risiko (independen) = merokok

c.    Variabel pengendali = umur pekerjaan dan sebagainya

2.    Tahap kedua.

Menetapkan subjek penelitian, yaitu populasi dan sample penelitian. Misalnya yang menjadi populasi adalah semua pria di wilayah tertentu , dengan umur 30-50 tahun, baik yang merokok dan tidak merokok.

3.    Tahap ketiga.

Mengidentifikasi subjek yang merokok (resiko positif) dari populasi tersebut dan subjek yang tidak merokok (resiko negatif) dengan jumlah yang sama dengan kelompok merokok.

4.    Tahap keempat

Mengamati perkembangan efek pada kelompok orang yang merokok (risiko positif) pada kelompok kasus dan kelompok yang tidak merokok (risiko negatif) pada kelompok kontrol tersebut dalam kurun waktu tertentu, misalnya 10 tahun.

5.    Tahap kelima 

    Mengolah dan menganalisis data. Analisis hasil dengan membandingkan proporsi orang-orang yang menderita cancer paru dengan orang-orang yang tidak menderita cancer paru pada kelompok merokok dan tidak merokok

Ukuran analisis

a.    Insiden Risk ( IR ) = a/ (a+b)

b.    Relative Risk ( RR ) = IR kelompok terpapar : IR kelompok tidak terpapar = (a/a + b) : (c/c + d)

c.    Attributable Risk = IR kelompok terpapar – IR kelompok tidak terpapar

Interpretasi

a.    RR = 1, risiko kelompok terpapar sama dengan kelompok tidak terpapar

b.    RR > 1, terpapar menyebabkan sakit

    RR < 1, terpapar mencegah sakit

Sumber :

1. Murti, Bhisma,1995. Prinsip dan Metode Riset Epidemiologi. Gadjah Mada University Press,Yogyakarta

2. Notoatmodjo, Soekidjo.2005.Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka cipta. Jakarta